Sejak pendidikan dianggap sebagai sebuah aset penting masa depan, banyak orang jadi begitu mendambakan pendidikan gratis sampai sarjana, bahkan sampai profesor kalau perlu. Nggak heran kalau yang namanya beasiswa, mau dari manapun sumbernya, pasti peminatnya sampai ratusan bahkan ribuan. Begitu pun dengan program tabungan pendidikan yang banyak ditawarkan penyedia jasa keuangan. Pokoknya kemudahan apapun di bidang pendidikan hampir pasti banyak diminati.
Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo 'menantang' bos-bos perbankan untuk menyediakan dana pinjaman pendidikan khususnya untuk kuliah, kepada masyarakat. Nantinya pinjaman itu bisa dicicil setelah mereka bekerja. Tujuan Jokowi ini ingin mengubah pola kredit konsumtif orang Indonesia dari barang ke aset pendidikan. Memang sih, sekilas wacana ini bisa membantu banget kalau ada yang pengen kuliah tapi terkendala biaya. Tapi hati-hati, kalau nggak disiapkan benar-benar, justru bisa menyusahkan negara. Simak berbagai argumen pro kontranya.
Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo 'menantang' bos-bos perbankan untuk menyediakan dana pinjaman pendidikan khususnya untuk kuliah, kepada masyarakat. Nantinya pinjaman itu bisa dicicil setelah mereka bekerja. Tujuan Jokowi ini ingin mengubah pola kredit konsumtif orang Indonesia dari barang ke aset pendidikan. Memang sih, sekilas wacana ini bisa membantu banget kalau ada yang pengen kuliah tapi terkendala biaya. Tapi hati-hati, kalau nggak disiapkan benar-benar, justru bisa menyusahkan negara. Simak berbagai argumen pro kontranya.
Student loan bisa membuka akses pendidikan bagi siapapun
Nggak sedikit orang yang enggan melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Sebagai gantinya mereka lebih memilih langsung bekerja begitu lulus SMA. Menurut Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, seperti dilansir Kompas, fasilitas pembiayaan ini diyakini bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Soalnya otomatis jadi banyak orang yang mengakses pendidikan sampai perguruan tinggi. Meningkatnya jumlah lulusan universitas bisa membantu pendidikan Indonesia lebih maju lagi.
Student loan diharapkan bisa meminimalisir kasus DO karena biaya
Nggak pernah ada yang tahu gimana kondisi keuangan seseorang di masa depan. Ada yang hari ini masih bisa makan enak, tapi ternyata besokannya mau makan aja susah. Hal-hal semacam itu banyak membuat mahasiswa kadang sampai harus dikeluarkan karena orang tuanya nggak lagi sanggup membayar uang semesteran. Dengan adanya student loan, kasus serupa akan lebih bisa diminimalisir.
Student loan dinilai bisa menimbulkan kredit macet di masa depan
Indonesia sebenarnya pernah menerapkan kebijakan yang sama tahun 1985. Tapi formula itu dianggap gagal oleh sebagian besar orang, termasuk Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir. Seperti dilansir Vice, Nasir yang saat itu jadi salah satu penerima kredit pendidikan Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) dari bank BUMN, mengaku kalau banyak orang di zamannya justru nggak bisa mengembalikan hutang pendidikannya. Jadi ada baiknya kalau pemerintah berkaca dari pengalaman saat Orde Baru itu, untuk mengantisipasi adanya kredit macet.
Tidak ada jaminan semua lulusan universitas akan langsung mendapat pekerjaan setelah lulus
Kemungkinan kredit macet diperbesar dengan adanya fakta kalau nggak semua mahasiswa bisa langsung mendapat pekerjaan setelah lulus. Sekalipun langsung dapat, kecil kemungkinan gaji yang diterima bisa langsung dipakai bayar hutang pendidikan. Jangankan bayar cicilan, buat hidup sehari-hari aja kadang susah setengah mati. Apalagi bagi mereka yang hidup di kota besar, tempat tinggal mahal, makanan mahal, kebutuhan sehari-hari mahal, eh masih disuruh nyicil hutang. Siapa yang nggak pusing?
Sebetulnya susah juga sih untuk menerapkan kebijakan ini. Soalnya nggak semua orang punya kapabilitas yang sama dan terjamin kehidupannya di masa depan. Contohnya aja di Amerika Serikat, sebagai negara yang sudah menerapkan student loan dari lama, justru sebagian besarnya nggak bisa melunasi hutang pendidikan dalam waktu 4 tahun. Imbasnya? Pertumbuhan ekonomi negara adidaya itu justru melambat. Stabilitas ekonomi yang bersangkutan carut marut. Kalau sudah begini, apa negara bakal bertanggung jawab?
No comments:
Write comments